Jurnalpristiwa.com | Tangerang – Uang tunai sebesar Rp120 juta milik warga swasta Abdul Muid, SE, yang dipinjam oleh seorang oknum anggota DPRD Kota Tangerang berinisial VM dari PDI Perjuangan, dilaporkan macet dan jatuh tempo pada akhir Agustus 2026.
Akar permasalahan bermula dari Surat Perjanjian Pengembalian Dana yang ditandatangani di atas meterai sah pada hari Minggu, 21 Juni 2026, di mana VM bertindak sebagai Pihak Pertama.
Hingga batas waktu yang disepakati berakhir pada bulan Agustus 2026, pihak teradu dikabarkan belum menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajiban finansial tersebut.
Sebelumnya, pelapor telah melayangkan surat somasi ke-1, namun karena tidak diindahkan, pelapor Abdul Muid, SE secara resmi menaikkan status permasalahan ini dengan melayangkan surat Somasi Ke-2 (Kedua) dan Peringatan Terakhir yang resmi dibuat serta dikirimkan pada hari ini.
Dalam naskah somasi tersebut, pelapor menegaskan agar Saudara VM segera melunasi seluruh kewajibannya secara lunas tanpa ada penundaan lebih lanjut.
Pelapor turut memperkuat landasan hukum perdata melalui yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, di antaranya Putusan MA No. 642 K/Sip/1973 dan Putusan MA No. 343 K/Sip/1975.
Berdasarkan yurisprudensi tersebut, pengabaian somasi minimal dua kali telah memenuhi unsur wanprestasi secara sempurna untuk menempuh jalur hukum lanjutan.
Pihak pelapor juga merujuk pada ketentuan Pasal 1233, 1238, dan 1243 jo. wanprestasi KUHPerdata serta ketentuan KUHP Nasional Terbaru terkait unsur penipuan dan penggelapan.
Apabila peringatan terakhir ini kembali diabaikan, Abdul Muid memastikan akan melaporkan kasus ini secara resmi kepada Organisasi Partai PDI Perjuangan tingkat cabang hingga pusat.
Langkah pelaporan lanjutan juga akan dilayangkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tangerang serta Aparat Penegak Hukum (APH) agar diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, VM belum memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Penulis : Red
Komentar