Jurnalpristiwa.com | Serang – Sejumlah aktivis di Banten mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan terkait dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam aktivitas operasional pertambangan yang dikelola PT Berkah Halal Toiba di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.
Desakan tersebut muncul setelah aktivitas pengangkutan berangkal hasil limbah produksi tambang kembali menjadi sorotan publik. Selain mempertanyakan legalitas pengangkutan material, para aktivis juga meminta aparat menelusuri sumber pasokan BBM yang digunakan oleh kendaraan operasional perusahaan.
Menurut para aktivis, penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan usaha atau operasional perusahaan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi dari pemerintah.
“Kami meminta APH dan instansi terkait segera melakukan pengecekan di lapangan, termasuk menelusuri asal-usul BBM yang digunakan kendaraan operasional. Jika terbukti menggunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan usaha, tentu harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujar salah satu aktivis yang turut menyoroti persoalan tersebut, Kamis (4/6/2026).
Sementara itu, upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan kepada sejumlah pihak terkait belum memperoleh jawaban yang substantif. Kusaeri, yang disebut-sebut sebagai pihak keluarga Kepala Desa, belum memberikan keterangan rinci mengenai legalitas pengangkutan berangkal, pemasok BBM, pihak transporter yang terlibat, maupun kompensasi penggunaan jalan yang dilalui kendaraan operasional.
Saat dihubungi melalui pesan singkat, Kusaeri hanya memberikan tanggapan singkat.
“Maaf ini siapa dan dari mana? Dapat nomor saya dari siapa? Silaturahmi saja ke Pak Ajo. Saya tidak paham ke situ, karena bukan tupoksi saya,” tulisnya.
Di sisi lain, Kasi Trantib Kecamatan Jawilan, Muhamad, mengaku belum dapat memberikan komentar terkait persoalan tersebut. Menurutnya, saat ini dirinya masih berupaya mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan tersebut.
“Mohon maaf, saya belum bisa komentar apa-apa. Justru sekarang saya sedang meminta informasi kepada rekan saya, Pak Awaludin, namun handphone-nya sedang tidak aktif,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Berkah Halal Toiba maupun pihak-pihak terkait lainnya belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sejumlah pertanyaan yang diajukan, termasuk terkait legalitas pengangkutan material tambang, penggunaan BBM, serta mekanisme operasional perusahaan.
Para aktivis berharap APH, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan seluruh aktivitas usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komentar